MALANG – Sektor pariwisata dikenal sebagai industri yang sangat sensitif terhadap isu bencana, baik alam maupun non-alam.
Ketidakpastian kondisi global menuntut kesiapsiagaan tinggi dari para pemangku kepentingan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat muncul akibat penanganan yang lambat atau tidak tepat.
Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menekankan pentingnya strategi penanggulangan krisis pariwisata melalui jalur komunikasi yang terintegrasi.
Hal ini ditegaskan dalam agenda “Sosialisasi Panduan Komunikasi Krisis Kepada Media” yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang pada 25-27 Oktober 2023.
Mitigasi Isu melalui Komunikasi Strategis
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriani, mengungkapkan bahwa strategi komunikasi yang akurat merupakan benteng utama dalam mencegah sebuah isu berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Strategi komunikasi yang tepat akan membantu meminimalisir isu krisis menjadi lebih besar,” tegas Dewi.
Dewi memberikan contoh nyata pada kasus kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berdampak pada penurunan angka kunjungan wisatawan.
Kejadian tersebut menjadi bukti betapa krusialnya sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons insiden secara cepat guna menjaga citra destinasi.
Kolaborasi Pusat-Daerah dan Panduan Komunikasi Krisis
Kemenparekraf mendorong dinas pemerintah daerah untuk bertindak secara gerak cepat (gercep) dan tepat sasaran. Kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar penanganan krisis dapat dilakukan secara maksimal.
Sebagai instrumen pendukung, Kemenparekraf telah menerbitkan buku Panduan Komunikasi Krisis yang menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah. Buku panduan ini memuat langkah-langkah strategis yang komprehensif, mencakup tiga fase utama:
- Masa Pra-Krisis: Langkah mitigasi dan penyiapan sistem peringatan dini sebelum krisis terjadi.
- Merespons Krisis: Protokol komunikasi aktif saat krisis berlangsung untuk meredam kepanikan publik.
- Pasca-Krisis: Strategi pemulihan citra (recovery) untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan.
Perluasan Sosialisasi secara Nasional
Program sosialisasi panduan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan ke seluruh penjuru Indonesia. Setelah sukses dilaksanakan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur, Kemenparekraf berencana melanjutkan agenda ini ke provinsi-provinsi lainnya pada tahun mendatang.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih resilien, di mana setiap daerah memiliki kemampuan mandiri dalam mengelola informasi krisis, sehingga stabilitas ekonomi di sektor pariwisata tetap terjaga meskipun dalam kondisi sulit.
Bagi para profesional di bidang Magister Management komunikasi, inisiatif ini merupakan studi kasus nyata mengenai pentingnya crisis management dalam menjaga keberlangsungan industri jasa berskala nasional.
