Pemerintah mulai menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace pada 1 Oktober 2026. Bagi banyak penjual online, perubahan utamanya bukan sekadar potongan 0,5% dari omzet, melainkan kebutuhan untuk menata ulang harga, arus kas, invoice, serta komunikasi kepada konsumen agar kepercayaan tetap terjaga.
Kebijakan ini berlaku melalui empat marketplace yang telah ditunjuk, yaitu Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Namun, penting dicatat: PPh Pasal 22 marketplace bukan pajak baru. Pemerintah mengubah mekanisme pemungutan kewajiban pajak yang sebelumnya dibayar sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh platform saat pembayaran transaksi diterima.
PPh 22 Marketplace 0,5%: Apa yang Berubah?
Mengacu pada PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet yang tercantum dalam tagihan. Dasar pemungutan ini tidak memasukkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak terutang ketika pembayaran diterima oleh marketplace.
Secara sederhana, jika nilai peredaran bruto penjual di marketplace Rp1.000.000, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp5.000. DJP juga menjelaskan bahwa penghitungan dilakukan atas omzet setelah penyesuaian yang hanya berkaitan dengan kebutuhan pemasaran penjual.
Penerapan awal dilakukan oleh:
| Marketplace pemungut PPh 22 | Badan usaha |
|---|---|
| Shopee | PT Shopee International Indonesia |
| Blibli | PT Global Digital Niaga Tbk |
| Tokopedia | PT Tokopedia |
| Lazada | PT Ecart Webportal Indonesia |
Keempat platform tersebut ditunjuk pemerintah pada 24 September 2026, kemudian pemungutan mulai berjalan pada 1 Oktober 2026 setelah evaluasi kesiapan sistem dan administrasi platform.
Bagi penjual, pajak yang dipungut tidak semestinya dipahami sebagai biaya final tambahan yang otomatis “hilang”. Untuk wajib pajak yang memakai tarif umum, PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan. Sementara bagi pelaku usaha yang memakai skema PPh Final, pungutan tersebut dapat menjadi pengurang PPh Final yang terutang sesuai ketentuan.
Siapa yang Dikenai Pajak Marketplace?
Subjek pemungutan mencakup pedagang dalam negeri—orang pribadi maupun badan—yang menjual barang atau jasa melalui marketplace dan menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Definisinya juga dapat mencakup pihak seperti perusahaan ekspedisi, asuransi, atau penyedia layanan lain yang bertransaksi dengan pembeli melalui sistem elektronik.
Namun, kebijakan ini tetap memberi perlindungan bagi usaha kecil. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai prosedur yang ditetapkan.
Ada dua hal yang perlu digarisbawahi oleh seller:
- Batas Rp500 juta dihitung dari total omzet tahun pajak berjalan, bukan semata-mata dari satu transaksi atau satu akun toko.
- Jika penjual memiliki beberapa toko pada beberapa marketplace, pernyataan omzet dibuat berdasarkan satu NPWP/NIK dan mencakup seluruh omzet usaha tersebut. Satu surat pernyataan dapat digunakan untuk semua akun dan marketplace.
Saat omzet gabungan melewati Rp500 juta, penjual wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa omzet telah melampaui batas tersebut paling lambat pada akhir bulan ketika batas itu terlewati. Setelah itu, marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 pada periode berikutnya.
Apakah Harga Produk Akan Naik?
PPh Pasal 22 sebesar 0,5% tidak secara otomatis membuat harga produk naik. Pajak ini dipungut dari penghasilan penjual, bukan ditambahkan langsung sebagai pajak konsumsi pada pembeli seperti PPN. Meski demikian, dampak tidak langsung terhadap harga tetap mungkin terjadi karena sebagian penjual akan memasukkan tambahan biaya tersebut ke dalam strategi harga.
Keputusan menaikkan harga perlu dilihat dari margin, tingkat persaingan, dan sensitivitas konsumen terhadap harga. Menambah 0,5% secara penuh ke harga jual mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa mengurangi daya saing pada kategori yang padat penjual dan sangat bergantung pada perbandingan harga.
Misalnya, produk seharga Rp100.000 memiliki pungutan PPh 22 sebesar Rp500. Bila margin produk sudah tipis karena ada komisi marketplace, subsidi ongkir, biaya iklan, biaya kemasan, dan biaya operasional, Rp500 tersebut dapat menjadi signifikan. Namun, jika penjual menaikkan harga ke Rp101.000, risiko yang muncul adalah produk menjadi kurang kompetitif dibanding toko lain yang mempertahankan harga lama.
Karena itu, strategi harga yang lebih sehat bukan sekadar “menaikkan harga 0,5%”, melainkan menghitung ulang unit economics setiap produk.
| Pilihan strategi | Kapan relevan | Risiko utama |
|---|---|---|
| Menyerap pajak dari margin | Margin masih cukup dan produk sangat sensitif harga | Profit per pesanan berkurang |
| Menaikkan harga secara selektif | Produk punya diferensiasi atau margin sempit | Konversi dapat turun |
| Mengoptimalkan bundling | Produk cocok dibeli dalam paket | Perlu stok dan desain penawaran yang rapi |
| Mendorong produk bermargin lebih tinggi | Toko memiliki variasi katalog | Produk murah bisa tetap membebani biaya |
| Menata ulang biaya promosi | Biaya iklan dan voucher sudah tidak efisien | Trafik atau penjualan dapat turun bila terlalu agresif memangkas promosi |
Penjual sebaiknya menghitung margin bersih, dengan pendekatan ini, seller dapat membedakan produk yang tetap sehat secara margin, produk yang perlu disesuaikan harganya, serta produk yang sebaiknya dijadikan pelengkap dalam bundling.
Dorongan Profesionalisasi UMKM
Pemungutan PPh 22 marketplace berpotensi mempercepat profesionalisasi UMKM digital. Dengan pemungutan dilakukan di titik transaksi, aktivitas penjualan menjadi lebih terdokumentasi, data omzet menjadi lebih mudah ditelusuri, dan pelaku usaha terdorong memisahkan uang pribadi dari keuangan bisnis. Pemerintah menyebut mekanisme ini diharapkan mempermudah, menertibkan, dan memberi kepastian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Dampak positif yang mungkin muncul bagi UMKM antara lain:
- Pencatatan omzet dan transaksi menjadi lebih disiplin karena ada data penjualan yang tercatat di dashboard marketplace.
- Penjual lebih terdorong memiliki NPWP atau menggunakan NIK yang valid, serta memperbarui alamat korespondensi perpajakan.
- Pengusaha mulai menghitung margin setelah seluruh biaya, bukan hanya selisih antara harga jual dan harga modal.
- Bukti pungut menjadi dokumen penting untuk rekonsiliasi pembukuan dan pelaporan SPT.
- Toko yang memiliki administrasi rapi akan lebih siap mengakses pembiayaan, menjalin kerja sama B2B, atau mengembangkan bisnis ke kanal penjualan lain.
Di sisi lain, profesionalisasi tidak boleh diartikan sebagai beban administrasi yang dilempar seluruhnya kepada seller. Marketplace perlu menyediakan panduan yang mudah dipahami, dashboard transparan, serta fitur unduh laporan yang memungkinkan pedagang mencocokkan omzet, pengembalian dana, biaya platform, dan PPh yang dipungut.
Peran Marketplace dalam Komunikasi
Marketplace memegang peran paling penting karena mereka menjadi pihak yang memungut PPh Pasal 22 saat transaksi berlangsung. DJP mengimbau pedagang memastikan data perpajakan dan dokumen pendukung pada akun marketplace telah lengkap serta sesuai; cara penyampaian dokumen ditentukan oleh masing-masing platform.
Agar kebijakan tidak menimbulkan salah persepsi, marketplace idealnya membangun komunikasi dalam lima bentuk berikut:
- Notifikasi proaktif kepada seller
Penjual perlu menerima pemberitahuan sebelum pungutan berlaku, termasuk penjelasan siapa yang terkena, kapan potongan dilakukan, dan dokumen apa yang perlu disampaikan. - Dashboard pajak yang transparan
Seller perlu melihat nilai omzet yang menjadi dasar pungutan, tarif 0,5%, nominal PPh 22, tanggal pemungutan, dan bukti pungut yang dapat diunduh. - Edukasi khusus untuk omzet di bawah Rp500 juta
Banyak pelaku usaha kecil berisiko dipungut bukan karena tidak berhak atas pengecualian, melainkan karena belum menyampaikan surat pernyataan. Panduan unggah dokumen harus sederhana dan jelas. - Pemisahan istilah pajak dari biaya platform
PPh 22, biaya layanan, komisi, biaya iklan, dan ongkos kirim harus ditampilkan sebagai komponen berbeda. Transparansi ini membantu seller menghitung keuntungan dan menghindari anggapan bahwa semua potongan adalah “biaya marketplace”. - Layanan bantuan dengan jawaban seragam
Tim customer service dan materi edukasi harus menjelaskan bahwa ini bukan pajak baru, bukan PPN baru untuk konsumen, dan pungutan tersebut memiliki fungsi dalam penghitungan kewajiban pajak penjual.
Langkah Praktis untuk Penjual Online
Agar tidak kaget menghadapi pemungutan pajak marketplace, penjual dapat segera melakukan beberapa langkah berikut:
- Periksa apakah data NIK/NPWP dan alamat korespondensi pada akun marketplace sudah benar.
- Hitung omzet gabungan dari seluruh akun dan seluruh marketplace, bukan hanya satu toko.
- Jika memenuhi syarat omzet sampai Rp500 juta per tahun, pahami prosedur penyampaian surat pernyataan kepada marketplace.
- Unduh dan simpan bukti pungut PPh 22 secara rutin untuk rekonsiliasi pembukuan serta kebutuhan SPT Tahunan.
- Evaluasi harga berdasarkan margin bersih per produk, bukan berdasarkan asumsi bahwa tarif 0,5% harus selalu langsung dibebankan kepada pembeli.
- Pisahkan rekening dan catatan keuangan usaha dari kebutuhan pribadi.
- Siapkan template jawaban untuk pelanggan yang bertanya tentang perubahan harga atau invoice.
Pajak marketplace bukan semata isu potongan 0,5%. Kebijakan ini menguji kesiapan penjual online untuk menjalankan usaha secara lebih tertib, transparan, dan berbasis data. Seller yang memahami arus kas, memiliki pencatatan rapi, serta mampu menjelaskan penyesuaian harga dengan jujur akan lebih siap menjaga margin sekaligus mempertahankan kepercayaan konsumen.
Kunjungi Komunikasibisnis.com untuk membaca analisis terbaru seputar UMKM, e-commerce, strategi penjualan, dan perubahan kebijakan yang memengaruhi pelaku usaha.
