Dark Mode Light Mode

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use

Zero ODOL 2027: Ujian Peta Jalan Ekosistem Logistik Nasional

Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) akan diberlakukan mulai 1 Januari 2027. Pemerintah menargetkan penertiban kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas serta memperlambat kerusakan infrastruktur jalan.hubdat.kemenhub.go

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penegakan aturan. Indonesia perlu menyiapkan kapasitas armada, integrasi sistem digital, pengalihan moda, serta mekanisme transisi agar distribusi barang tidak terganggu dan biaya logistik tidak membebani industri serta masyarakat.

Tujuan Utama Zero ODOL

Zero ODOL dirancang untuk menangani kendaraan yang melanggar batas dimensi dan muatan. Praktik tersebut berisiko mempercepat kerusakan jalan, meningkatkan kecelakaan, serta menimbulkan biaya pemeliharaan infrastruktur yang lebih besar.

Kementerian Perhubungan menargetkan pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi dapat berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan sembilan Rencana Aksi Nasional serta langkah prioritas berupa integrasi pendataan angkutan barang melalui sistem elektronik.

Advertisement

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berpotensi menciptakan sistem distribusi yang lebih tertib dan berkelanjutan. Namun, manfaat jangka panjang tersebut harus sejalan dengan upaya menjaga kelancaran pasokan barang sejak masa transisi.tempo

Ketergantungan pada Truk Masih Tinggi

Akademisi Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Suripno, menilai persoalan ODOL berakar pada ekosistem transportasi nasional yang belum terintegrasi. Indonesia belum memiliki cetak biru perencanaan transportasi yang menghubungkan jalan, pelabuhan, kereta api, bandara, kawasan industri, dan tata ruang secara utuh.tempo

Kondisi tersebut membuat distribusi barang masih sangat bergantung pada truk, termasuk untuk perjalanan jarak jauh. Padahal, kereta api dan kapal dapat menjadi alternatif yang lebih efisien untuk mengangkut barang dalam volume besar.

Ketergantungan pada truk membuat penertiban ODOL tidak dapat dipisahkan dari kesiapan moda lain. Jika kapasitas kereta api dan laut belum memadai, industri berisiko menghadapi hambatan distribusi saat armada truk yang legal dibatasi.

Kesenjangan Kapasitas Armada

Kapasitas armada truk yang memenuhi ketentuan masih menjadi tantangan utama. Suripno menyebut ketersediaan truk sesuai ketentuan hanya berkisar 200–300 unit.tempo

Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan industri. Satu perusahaan besar saja dapat memerlukan hingga 8.000 unit truk untuk mendukung operasional dan distribusinya.

Kesenjangan kapasitas ini berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menghambat rantai pasok. Industri perlu menambah armada, menyesuaikan ritase, atau mengubah pola distribusi agar volume barang yang sama tetap dapat dikirim dengan kendaraan yang legal.

Akar Masalah Tarif dan Praktik ODOL

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, menilai praktik ODOL masih marak karena belum ada regulasi yang mengatur batas tarif angkutan jalan. Akibatnya, biaya operasional sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.tempo

Dalam kondisi persaingan yang ketat, perusahaan angkutan terdorong menekan tarif untuk memperoleh pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menambah muatan agar pendapatan per perjalanan tetap terjaga.

Baca Juga :  Revolusi Loyalitas Konsumen: transcosmos Indonesia Ungkap Rahasia Sukses Strategi Community Engagement Berbasis Data

“Yang punya jasa transportasi tidak punya pilihan lain untuk bisa mencari pelanggan. Karena pada industri tertentu memang tipikalnya seperti itu. Jadi harga murah, muatan banyak. Kalau enggak mau ambil, ya sudah,” ujar Mahendra Rianto.

Dari sisi bisnis, masalah ini menunjukkan bahwa penertiban ODOL perlu disertai perbaikan struktur harga dan tata kelola industri. Tanpa mekanisme tarif yang lebih sehat, penegakan hukum berisiko menambah beban bagi operator yang mematuhi aturan.

Dampak terhadap Biaya Logistik

Kementerian Perdagangan bersama BPS, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah menyusun kajian dampak ekonomi Zero ODOL. Kajian tersebut memperkirakan biaya logistik dapat meningkat sekitar 4,58 persen.tempo

Dengan kenaikan tersebut, rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 14,94 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan biaya logistik nasional pada 2023 yang tercatat sebesar 14,29 persen dari PDB.kemenhub.go

Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB pada 2045. Oleh karena itu, penerapan Zero ODOL perlu dirancang agar tidak memperbesar beban logistik dalam jangka panjang.dephub.go

Dampak kenaikan biaya juga berbeda antar-komoditas. Pasir, batu kali, semen, dan hebel berpotensi mengalami kenaikan biaya angkutan yang tinggi karena bobot dan volumenya besar serta sangat bergantung pada transportasi darat.tempo

Risiko terhadap Inflasi

Kenaikan biaya angkutan dapat memengaruhi harga barang, terutama komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Pemerintah mengidentifikasi beras, buah-buahan, minyak goreng, daging ayam ras, serta pakaian dan tekstil sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih.tempo

Meskipun demikian, pemerintah menilai potensi kenaikan inflasi lebih merupakan dampak jangka pendek selama masa transisi. Tekanan harga diperkirakan mereda seiring penyesuaian kapasitas muatan, ritase, dan biaya operasional angkutan.tempo

Kajian ITL Trisakti memproyeksikan potensi peningkatan inflasi sebesar 87 persen dalam kurun delapan tahun pada skenario penindakan penuh terhadap kendaraan ODOL. Angka tersebut merupakan hasil simulasi berdasarkan asumsi tertentu, bukan prediksi inflasi aktual.tempo

Kebutuhan Armada Industri Semen

Industri semen menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap penerapan Zero ODOL. Ketua Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSI), Lilik Unggul Raharjo, memperkirakan kebutuhan kendaraan angkutan dapat meningkat hingga 155 persen dibandingkan kondisi saat ini.tempo

Penambahan armada diperlukan karena volume barang yang sama harus diangkut menggunakan kapasitas muatan kendaraan yang lebih terbatas. Konsekuensinya, biaya operasional angkutan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik serta harga semen hingga 15 persen.tempo

Tekanan tersebut menjadi tantangan tambahan bagi industri semen yang juga menghadapi kelebihan kapasitas produksi, kenaikan biaya energi, dan penguatan dolar Amerika Serikat.

Baca Juga :  Peluang Dan Tips Sukses Usaha Laundry

Digitalisasi Pengawasan Angkutan

Kementerian Perhubungan mengembangkan aplikasi SUMBA atau Surat Muatan Barang untuk mendukung Zero ODOL. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem e-manifest yang mencatat dan memantau muatan kendaraan secara digital.hubdat.kemenhub.go

Dashboard SUMBA dirancang untuk menampilkan pergerakan barang dan logistik nasional, jenis komoditas, pola rute, distribusi barang, serta profil transporter dan pengemudi. Data tersebut dapat membantu pemerintah memantau kepatuhan serta memperkuat pengawasan angkutan barang.hubdat.kemenhub.go

Kementerian Perdagangan juga mendorong integrasi E-Manifest dengan Pemberitahuan Perdagangan Antarwilayah melalui Darat (PAB Darat). Integrasi data ini diharapkan membuat pergerakan distribusi lebih mudah dilacak dan mendukung pengelolaan komoditas strategis.tempo

Penegakan Berbasis Teknologi

Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan penegakan hukum berbasis teknologi. Sistem tersebut memanfaatkan Weigh-in-Motion (WIM) dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol.hubdat.kemenhub.go

Teknologi tersebut diintegrasikan dengan data kendaraan pada sistem BLUe, SPIONAM, dan E-Manifest. Pendekatan ini diharapkan mengurangi intervensi manual serta menciptakan penegakan yang lebih konsisten.

Pemerintah juga menyiapkan tiga fase implementasi, yaitu sosialisasi, pembinaan atau normalisasi, dan penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih.tempo

Perluasan Tanggung Jawab Hukum

RUU Perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 pada 21 Juli 2026. Salah satu ketentuannya memperluas subjek hukum yang dapat dikenai sanksi atas pelanggaran Zero ODOL.tempo

Penindakan tidak hanya ditujukan kepada pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pemilik barang, dan pengusaha. Perluasan tanggung jawab ini diharapkan mendorong seluruh rantai nilai untuk memastikan muatan memenuhi ketentuan sejak awal.

“Penegakan hukumnya juga termasuk pemilik barang untuk dimintai pertanggungjawaban,” ujar Suripno.tempo

Dari sisi bisnis, aturan ini mendorong perusahaan pengirim barang untuk memperkuat pengendalian muatan. Pemilik barang perlu memastikan bahwa pemuatan di gudang, pabrik, maupun proyek telah sesuai dengan kapasitas legal kendaraan.

Pengalihan Moda Masih Tantangan

Pemerintah mendorong pengalihan sebagian angkutan logistik ke kereta api dan kapal RoRo untuk mengurangi tekanan terhadap jalan raya. Namun, penyesuaian skema tarif masih menjadi tantangan agar peralihan moda tidak justru meningkatkan biaya distribusi.

Suripno menilai pengalihan moda belum dapat menjadi solusi operasional dalam waktu dekat. Proses tersebut membutuhkan perencanaan, integrasi multimoda, pembangunan konektivitas, simulasi, uji coba, dan integrasi operasional.

Truk tetap menjadi pilihan utama karena mampu mengantarkan barang langsung dari pabrik ke gudang tujuan atau door-to-door. Jika beban logistik dialihkan ke kereta api atau laut, proses bongkar muat di simpul antara berpotensi menambah biaya baru.

Baca Juga :  Borong Penghargaan! Grup Ciputra Dominasi Golden Property Awards 2025 dengan 18 Predikat Juara

Dalam studi ITL Trisakti, skenario penindakan penuh yang dibarengi integrasi antarmoda, termasuk kereta api logistik, menunjukkan biaya operasional truk sebesar Rp322,9 miliar. Dengan skema tersebut, kenaikan inflasi dalam delapan tahun diperkirakan berada di bawah 50 persen.tempo

Kesiapan Industri dan Rantai Pasok

Pelaku usaha pada prinsipnya mendukung Zero ODOL, tetapi meminta implementasi yang bertahap dan terstruktur. Anggota Forum Lintas Asosiasi Penguatan Logistik Indonesia (FLAPI), Sudarman Bolo, mengingatkan bahwa sebagian fasilitas produksi berada di kawasan dengan akses jalan kelas III, termasuk jalan kabupaten, kota, hingga desa.tempo

Kondisi tersebut membuat kendaraan pengangkut harus melintasi jalan dengan kapasitas terbatas sebelum mencapai jalan utama. Jika ketentuan muatan dan dimensi diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi akses, biaya angkutan berpotensi meningkat secara permanen.

APINDO juga mendorong evaluasi ketentuan teknis seperti massa sumbu terberat (MST) dan jumlah berat yang diizinkan (JBI). Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi kendaraan, kondisi jalan, serta daya saing produk nasional di pasar global.tempo

Kebutuhan Penegakan yang Merata

APINDO menekankan pentingnya penerapan jembatan timbang digital secara seragam di seluruh daerah. Penerapan yang tidak merata antar-kabupaten atau provinsi berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan dan persaingan usaha yang tidak seimbang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan, juga mengingatkan pentingnya distribusi biosolar bagi sektor transportasi logistik. Komponen bahan bakar menyumbang sekitar 30–40 persen dari total biaya operasional angkutan.

Karena itu, kenaikan harga bahan bakar akan berdampak langsung pada biaya logistik dan harga barang di tingkat masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan BBM dan distribusi biosolar tidak memperbesar tekanan biaya pada masa transisi Zero ODOL.tempo

Baca berita dan analisis terbaru mengenai logistik, transportasi, investasi, serta perkembangan industri lainnya di komunikasibisnis.com. Untuk mendapatkan berita dan insight terbaru seputar dunia bisnis, ikuti Instagram @komunikasibisniscom.

Sumber dan Referensi

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Add a comment Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

Keberhasilan Dove Membangun Asosiasi Merek yang Kuat dari Perspektif Bisnis

Next Post
Telkomsel dan Indihome

Telkomsel dan IndiHome Menghadirkan Layanan Konvergensi untuk Rumah Digital Indonesia

Advertisement